Jakarta, Info Independen.com – Penuntut Umum Kejaksaan Agung (PU Kejagung) menghadiri sidang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, dengan terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu atas nama Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana. Persidangan yang dilakukan pada hari Kamis 10 November 2022 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi.
Adapun para saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini dengan berjumlah 5 orang yaitu, pertama saksi dengan nama Thomas Tonny Muksim merupakan Direktur pada PT Sari Agrotama Persada (perusahaan distribusi barang yang terafiliasi dengan Wilmar Group).
Kedua, saksi dengan nama Widhiyana Kuswara merupakan Staf Ekspor pada PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group).
Ketiga, saksi dengan nama Lie Tjui Tjien merupakan Head Ekspor Impor pada PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group).
Keempat, saksi dengan nama Armand merupakan Sales Manager pada PT Sari Agrotama Persada.
Kelima, saksi dengan nama Erik merupakan Presiden Direktur pada PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia (perusahaan terafiliasi dengan Wilmar Group).
Pada pokoknya, kelima orang saksi tersebut menerangkan beberapa hal pada kesaksiannya saat persidangan terkait dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa Wilmar Group yang terdiri dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia mengajukan 11 persetujuan ekspor CPO dan turunannya.
- Adapun kelima perusahaan tersebut memiliki kewajiban distribusi minyak goreng sebanyak 240.890.633 kg sebagaimana yang dituangkan didalam surat realisasi distribusi barang ke dalam negeri yang ditandatangani oleh Thomas Tonny. Muksim yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan persetujuan ekspor ke Kementerian Perdagangan RI. Namun ternyata PT Sari Agrotama Persada selaku perusahaan yang ditunjuk menyalurkan (masuk juga dalam Wilmar Group) hanya menyalurkan minyak goreng sebanyak 140.050.000 kg.
- Bahwa kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebanyak 240.890.633 kg tersebut merupakan pesanan yang belum disistribusikan seluruhnya ke PT Sari Agrotama Persada.
- Bahwa benar di PT SATP pada Januari 2022 s.d Maret 2022, tidak ada stok minyak goreng.
Sidang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 akan kembali dilanjutkan pada Selasa 15 November 2022 pukul 09:00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi.