Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar seminar pemeriksaan keuangan negara dengan tema “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)” di kantor pusat BPK, Kamis (4/7/2024).
Jakarta, Infoindependen.com – Seminar ini dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara bagi para pemeriksa BPK dan pendidikan profesi berkelanjutan bagi para pemeriksa dan pelaksana pemegang sertifikasi CSFA (Certified State Finance Auditor) di BPK.
Dalam sambutannya saat membuka seminar, Ketua BPK Isma Yatun menekankan pentingnya profesionalisme pemeriksa BPK dalam memastikan kualitas pemeriksaan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. “Profesionalisme pemeriksa adalah esensi dari pemeriksaan BPK yang berkualitas, bermanfaat (insightful), dan berdampak positif (impactful),” ujarnya.
Untuk itu, BPK berkomitmen menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional pemeriksa melalui berbagai upaya, termasuk penyelenggaraan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara yang dikenal dengan CSFA. “CFSA bukan sekedar gelar keprofesian saja melainkan sebuah tanggung jawab profesi untuk memastikan setiap pemeriksa memiliki pengetahuan, ketrampilan dan personal attributes yang diperlukan dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang efektif dan berkualitas,” jelasnya.
Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional para pemeriksa BPK sekaligus memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. “Semoga seminar ini dapat memberikan insight terbaik dalam implementasi SIPD dan berkontribusi pada pengelolaan APBD yang lebih akuntabel dan transparan,” katanya dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IIDaniel Lumban Tobing, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit, dan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.
Tema seminar sangat relevan di tengah tantangan dan dinamika transformasi digital di lingkup sektor publik. SIPD yang menjadi jembatan penghubung pada penerapan konsep transformasi digital pemerintah daerah ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia membawa semangat membangun pemerintahan yang semakin efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berdaya saing.
Dengan mengundang narasumber yang kompeten, baik dari BPK maupun pihak eksternal seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan perwakilan dari Pemerintah Daerah, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang isu dan upaya perbaikan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah, termasuk memastikan keamanan dan reliabilitas data pada SIPD.
Diikuti secara secara hybrid oleh 797 peserta, seminar ini menghadirkan narasumber Auditor Utama Keuangan Negara V Slamet Kurniawan, Auditor Utama Keuangan Negara VI Laode Nusriadi, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Erikson P. Manihuruk, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Wirawan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota TasikmalayaAsep Goparullahdan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Raden Suhartono. (red)