Jakarta, Info Independen.com – Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjam Pidum) Yunan Harjaka, SH, MH menyampaikan efektifitas penanganan perkara tindak pidana tidak lepas dari faktor regulasi pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum yang tercipta tentunya juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi para pihak dan masyarakat serta mendatangkan manfaat secara umum, begitu pula dalam konteks penanganan perkara tindak pidana narkotika.
Sambutan disampaikan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema pembahasan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Kamis 03 November 2022 bertempat di Aula Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Salah satu bentuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam birokrasi adalah melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah direncanakan maupun kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya, yang salah satu tugas-fungsi Bidang Tindak Pidana Umum ialah penanganan perkara tindak pidana umum,” ujar Sekretaris JAM Pidum saat berikan pengarahan FGD.
Oleh karenanya, sambung Sekretaris JAM Pidum, evaluasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum menjadi suatu kebutuhan yang secara reguler sudah dan akan terus dilakukan, yang dalam kesempatan kali ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema Pembahasan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika yakni, mengenai evaluasi pelaksanaannya.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) ini, menghadirkan narasumber Darmawel Aswar, SH, MH. dan Dr. Erni Mustikasari, SH, MH, serta mengundang penanggap Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau yang mewakili serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau yang mewakili.
“Saya berharap, lanjut Yunan, diskusi ini dapat berlangsung secara komunikatif dan konstruktif sehingga didapatkan catatan-catatan penting sebagai bahan pertimbangan pimpinan lebih lanjut untuk menjadi kebijakan yang implementatif demi terlaksananya penanganan perkara tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika yang berkepastian hukum, berkeadilan dan membawa manfaat secara umum. (Red)